Pendapatan Rp14.000,- Tidak Miskin?

πŸ“ Penulis

Ardian β€’ Mahasiswa Politeknik Statistika STIS β€’ Angkatan 58


Pada tahun 2017 hingga 2018 awal warganet pernah geger gegara masalah standar kemiskinan di Indonesia. Garis kemiskinan (GK) yang pada saat itu Rp387.160,- per orang per bulan dianggap terlalu kecil. Bagaimana tidak, narasi media massa dan media sosial pada saat itu mengarahkan bahwa β€œPendapatan Rp12 ribu dianggap tidak miskin oleh BPS”. GK dihitung berdasarkan pendapatan dengan pendekatan pengeluaran/konsumsi masyarakat.

Tidak salah memang kalau dihitung per hari per orang maka berdasarkan GK tersebut maka nilainya sebesar Rp12.905,-. Akan tetapi, perlu diketahui bahwa nilai itu adalah per orang, semua orang dihitung, mulai dari bayi yang baru lahir hingga orang tua jompo yang sudah tidak bisa ngapa-ngapain dihitung di dalamnya. Padahal, kalau penduduk yang produktif saja yang dimasukkan tentu nilai GK akan kelihatan besar. Sebagai contoh, GK pada September 2019 mencapai Rp440.538,- per orang per bulan. Kalau dikalikan dengan jumlah 4,58 rata-rata anggota rumah tangga rata-rata nasional maka nilainya mencapai Rp2.017.664,-.

Tidak benar jika dikatakan bahwa BPS sengaja membuat GK itu sangat kecil untuk β€œcari muka” di hadapan pemerintah yang membutuhkan angka kemiskinan yang penurunannya besar sebagai modal pada pemilu 2019 lalu. Kenyataannya GK selalu mengalami kenaikan dari waktu ke waktu sesuai harga-harga kebutuhan dasar. Untuk mengukur GK pun metodenya masih sama sejak tahun 1998 berdasarkan survei sosial ekonomi nasional (Susenas).


Susenas sebagai Sumber Data Utama

Susenas merupakan survei yang dirancang untuk mengumpulkan data sosial kependudukan yang relatif sangat luas. Data yang dikumpulkan antara lain menyangkut bidang pendidikan, kesehatan/gizi, perumahan, sosial ekonomi lainnya, kegiatan sosial budaya, konsumsi/pengeluaran dan pendapatan rumah tangga (ruta), perjalanan, dan pendapat masyarakat mengenai kesejahteraan rumah tangganya.  Susenas dilaksanakan 2 kali dalam setahun yakni pada Bulan Maret dan Bulan September oleh BPS. Bulan Maret sampelnya sebesar 300.000 ruta yang level estimasi bisa sampai kabupaten/kota sedangkan Bulan September sampel sebesar 75.000 ruta yang level estimasi hingga level provinsi.

Pengumpulan data dengan cara wawancara langsung (tatap muka) antara pencacah dan responden. Dari survei inilah diketahui besaran angka kemiskinan secara agregatif, bersifat makro, atau secara umum, di mana tidak bisa melacak rumah tangga miskin by name by addres. Angka kemiskinan didapat dengan pendekatan pengeluaran atau konsumsi rumah tangga bukan pendapatan. Pendekatan konsumsi lebih mudah penghitungannya dibanding pendapatan karena konsumsi benar-benar riil dikeluarkan berdasarkan harga yang berlaku di setiap daerah.

Bisa saja yang dikonsumsi suatu ruta adalah dari produksi sendiri, yakni tidak mengeluarkan uang untuk menebusnya tetapi itu tetap dihitung sebagai pengeluaran ruta. Alasan lainnya adalah masyarakat pada umumnya mengaitkan setiap survei itu dengan bantuan sehingga cenderung β€œmemiskinkan” dirinya ketika didatangi pencacah. Hal ini bisa membuat hasil survei menjadi under estimate.


Bagaimana Angka GK Diperoleh?

Hasil dari Susenas akan diperoleh dua jenis konsumsi rumah tangga yakni konsumsi makanan dan konsumsi nonmakanan. Nah, GK yang dihasilkan oleh BPS berdasarkan penjumlahan antara garis kemiskinan makanan (GKM) dan garis kemiskinan nonmakanan (GKNM). Penghitungan GKM dan GKNM ada metodenya tersendiri dan terbaik yang sampai sekarang belum ada metode lain yang dianggap dan teruji lebih baik.

GKM dihitung berdasarkan jumlah kalori yang dikonsumsi ruta yakni sebesar 2.100 kilo kalori per kapita per hari yang terdiri atas 52 jenis komoditas berkategori makanan, sedangkan GKNM terdiri atas 51 komoditas di perkotaan dan 47 komoditas di pedesaan. Jadi GK ini akan berubah setiap periode tertentu pencacahan. Penghitungan ini mengacu pada hasil Widyakarya Pangan dan Gizi tahun 1978. Paket komoditas kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditas, yaitu padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll.

β€œDll” ini termasuk di dalamnya rokok kretek filter yang ternyata penyumbang kedua kemiskinan di Indonesia setelah padi-padian. Mengapa rokok termasuk makanan dan mengapa jadi penyumbang kedua kemiskinan? Jawabannya, karena memang rokok itu barang yang cepat habis dan kenyataannya memang β€œdimakan” oleh manusia super. Penyumbang kedua kemiskinan karena rokok tidak memiliki kalori sama sekali sedangkan harganya cukup tinggi. Tidak masalah konsumsi beras dan ikan berkurang asal suplai rokok tetap (prinsip β€˜ahli hisap’).

Ke-52 jenis komoditas tersebut merupakan komoditas-komoditas yang paling banyak dikonsumsi oleh penduduk miskin. Jumlah pengeluaran untuk 52 komoditas ini mencapai 73,75 persen dari total pengeluaran orang miskin. Adapun sisanya sekitar 26 persen lebih yang dikonsumsi ruta, GKNM meliputi kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan.

GK bisa naik atau turun, meski kecenderungannya adalah naik. Hal ini sangat dipengaruhi oleh inflasi harga kebutuhan dasar ruta. Meski penghitungannya tidak sederhana karena juga harus ada data indeks harga konsumen (IHK) tetapi kalau mau digambarkan secara sederhana maka jika kita mengonsumsi beras, ikan, dan lainnya dalam jumlah yang sama untuk setiap waktu tetapi harganya cenderung naik maka garis kemiskinan juga akan naik. Hal ini karena patokan untuk GKM adalah konsumsi 2.100 kilo kalori per kapita per hari.

Baca Juga : Pengertian Statistik Nonparametrik

Harga makanan maupun nonmakanan di pedesaan cenderung rendah karena umumnya masih produksi sendiri dan perkiraan harganya mengikuti harga pasar di desa itu, misal beras dari sawah sendiri, cabai dari kebun sendiri, penerangan listrik dari pelita dan turbin yang biayanya rendah, perbaikan rumah sendiri, dsb. diproduksi sendiri sehingga tidak heran kalau GK di pedesaan cenderung lebih rendah dari perkotaan.

Sekali lagi GK yang dibuat oleh BPS adalah metode yang terbaik untuk saat ini. BPS dan bangsa akan berterima kasih jika ada penemu yang menemukan metode lain yang lebih baik. Sebagai perbandingan GK yang dipakai oleh Bank Dunia adalah berdasarkan pengeluaran 1,9 USD PPP per kapita per hari. Nilai itu bukan nilai tukar yang umum kita ketahui yang sekarang mencapai Rp14 ribu per USD. Akan tetapi, nilainya disesuaikan dengan purchasing power parity (PPP) yang pada tahun 2018 per USD mencapai Rp4.245,-.

Berarti bahwa pada tahun 2018 GK Indonesia berdasarkan standar Bank Dunia mencapai Rp8.065,- per orang per hari. Nilai yang jauh di bawah GK Indonesia yang mencapai Rp14.684,-per orang per hari berdasarkan penghitungan yang dilakukan oleh BPS. Jika memakai standar itu maka kemiskinan di Indonesia akan semakin kecil.

Persoalan kemiskinan adalah persoalan kita bersama, bukan semata persoalan pemerintah. Kita semua sepakat bahwa kemiskinan harus terentaskan dengan program yang menyentuh setiap lapisan masyarakat menengah ke bawah. Miskin tentu bukan keinginan masyarakat, bahkan mengentaskan kemiskinan adalah cita-cita bersama. Miskin boleh tetapi bermental miskin jangan. (*)


Tonton juga video pilihan dari kami berikut ini

Up